Pengertian Demokrasi Pancasila dan Prinsipnya

Diposting pada

Pengertian Demokrasi Pancasila, adalah demokrasi yang di idamkan oleh semua rakyat indonesia. Yaitu demokrasi yang diwarnai , dicermini dan dijiwai oleh Pancasila. Dalam Sila ke 4 pancasila disebutkan: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, adalah merupakan rumusan singkat berasal dari demokrasi pancasila tersebut, yang merupakan alur totalitas dan yang tentang erat.

Pengertian demokrasi pancasila, menurut para ahli

Dalam pidato kenegaraan Presiden kedua Indonesia, Suharto, pengertian demokrasi pancasila yakni “Demokrasi pancasila bermakna demokrasi, kedaulatan rakyat yang diintegrasikan dan dijiwai dengan keempat sila lainnya.

Hal ini mempunyai kandungan arti bahwa dalam mengfungsikan hak hak demokrasi, haruslah selalu disertai dengan rasa penuh tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan Agama masing masing, haruslah menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan cocok dengan harkat dan martabat manusia, serta menanggung dan menjadikan bangsa ini bersatu , dan mesti dipergunakan sebaik baiknya untuk mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila berpangkal tolak berasal dari mengetahui kekeluargaan dan gotong royong.

Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Ahli

Pendapat lain mengenai demokrasi pancasila diutarakan oleh Prof. Dr. Hazairin SH, bahwa pengertian pancasila merupakan singkatan untuk sila keempat pancasila, hal ini termasuk berlaku untuk demokrasi terpimpin pada orde lama.

Pada dasarnya demokrasi yang udah dipraktikkan oleh pihak bangsa Indonesai semenjak dahulu waktu dan masih dijumpai hingga sekarang dalam praktek hidup masyarakat-masyarakat (baca pengertian masyarakat) hukum tradisi seperti desa, kuria, marga, nagari dan wanua, walaupn udah menjadi rusak akibat penjajahan dan kebudayaan asing.

Pengertian demokrasi pancasila menurut rumusan berasal dari Prof. Dr. Drs. Notonogaro SH, adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang wajib berketuhanan kepada Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia.

Sehingga singkat kalimat, demokrasi di Indonesia tidak saja berbentuk demokrasi yang formal, namun termasuk demokrasi dalam artian material yang selalu berlandaskan mengetahui atas sila-sila yang terdapat dalam Pancasila yang utuh dan tiap tiap aparatur negara dan perwakilan rakyat mesti terikat rasa tanggung jawab pada bangsa, negara, rakyat dan paling utama kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk memamahami mengenai demokrasi pancasila haus lah wajib mengetahui Prinsip Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.

Prinsip-prinsip Pokok Pancasila Adalah Sebagai Berikut :

  • Perlindungan pada hak asasi manusia
  • Pengambilan keputusan atas basic musyawarah
  • Peradilan yang merdeka bermakna badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, bermakna lepas berasal dari efek kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain perumpamaan Presiden, BPK, DPR atau lainnya
  • Adanya partai politik dan organisasi sosial politik dikarenakan sangat bermanfaat demi untuk menyalurkan aspirasi seluruh rakyat dengan mengadakan Pelaksanaan Pemilihan Umum .
  • Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan ditunaikan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945)
  • Keseimbangan pada hak dan kewajiban
  • Pelaksanaan kebebasan yang dengan penuh bertanggung jawab baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain
  • Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
  • Pemerintahan wajib berdasarkan dengan hukum,tertuang dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan
    Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat)
  • Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak berbentuk absolutisme (kekuasaan tidak terbatas)
  • Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat

Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila Terdiri Dari:

  1. Prinsip Demokrasi yang ber Ketuhanan YME, maksudnya bahwa demokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. Prinsip Demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, maksudnya dalam demokrasi Pancasila negara/pemerintah menjunjung dan melindungi hak-hak asasi manusia.
  3. Prinsip Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, maksudnya kepentingan rakyat banyak mesti diutamakan daripada kepentingan pribadi.
  4. Prinsip Demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warga negara, maksudnya bahwa dalam demokrasi Pancasila didukung oleh warga negara yang mengetahui dapat hak dankewajibannya serta bisa laksanakan peranannya dalam demokrasi.
  5. Prinsip Demokrasi yang menerapkan komitmen pembelahan kekuasaan, maksudnya bahwa dalam negara demokrasi menganut sistem pembelahan kekuasaan, masing-masing instansi negara memiliki manfaat dan wewenang masing-masing.
  6. Prinsip Demokrasi yang menanggung berkembangnya otonomi daerah, maksudnya bahwa Negara menanggung berkembangnya tiap tiap tempat untuk memajukan potensi daerahnya masingmasing cocok dengan keputusan yang berlaku.
  7. Prinsip Demokrasi yang menerapkan rancangan negara hukum, maksudnya bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum, bukan kekuasaan belaka, agar segala kebijaksanaan maupun tindakan pemerintah berdasarkan pada hukum yang berlaku.
  8. Prinsip Demokrasi yang menanggung terselenggaranya peradilan yang bebas, merdeka, serta tidak memihak, maksudnya badan peradilan yang tidak terpengaruhi juga di pengaruhi dan tidak bisa tergoda oleh pihak lain.
  9. Prinsip Demokrasi yang menumbuhkan kesejahteraan rakyat, maksudnya adalah demokrasi
    yang dikembangkan punya tujuan untuk menanggung dan mewujudkan kesejahteraan rakyat,meningkatkan mutu hidup manusia dalam segala aspek kehidupan baik lahir maupun batin.
  10. Prinsip Demokrasi yang berkeadilan sosial,bahwa tujuan akhir dari upaya pelaksanaan ketata negaraan adalah untuk tercapainya keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia.Dalam sistem demokrasi Pancasila, tersedia dua asas yaitu:
    1. Asas kerakyatan, yakni asas kesadaran dapat cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta wajib berjiwa merakyat atau bisa menghayati kesadaran senasib serta secita-cita dengan rakyat.
    2. Asas musyawarah untuk mufakat, yakni asas yang perhatikan aspirasi dan niat semua rakyat yang jumlahnya banyak dan lewat forum permusyawaratan dalam rangka pembahasan untuk mengumpulkan pendapat dengan serta capai kesepakatan dengan yang dijiwai oleh kasih sayang, pengorbanan demi tercapainya kebahagiaan bersama.

Saat ini masih banyak orang yang belum mengetahui berasal dari arti berdemokrasi, agar keliru dalam memknai berasal dari Demokrasi itu sendiri. Pancasila adalah urat nadi serta pedoman hidup dalam bernegara dan sebagai jantung dan paru-parunya bangsa ini.

Semoga artikel Gudang Pengertian.com ini bisa menambah wawasan kami dalam mengetahui itu semua.