Pengertian Otonomi Daerah Beserta Landasan Hukum dan Kewenangannya

Diposting pada

Pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk menyesuaikan dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan penduduk setempat cocok bersama dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah.

Kata otonomi berasal Dari bhs Yunani, dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti ketentuan atau undang-undang, agar bisa diambil kesimpulan sebagai kewenangan untuk menyesuaikan sendiri atau kewenangan untuk membuat ketentuan kegunaan mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan penduduk hukum yang membawa batas-batas lokasi tertentu.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak cuman berlandaskan terhadap acuan hukum, juga sebagai implementasi (penerapan) tuntutan globalisasi yang mesti diberdayakan bersama dengan cara beri tambahan kewenangan kepada daerah agar lebih independent bersama dengan wewenang yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama di dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali (mengexplorasi) sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Pengertian Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang dan Para Ahli

  • Pengertian Otonomi Daerah Dalam Undang-Undang No. 32 th. 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi derah adalah hak ,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk menyesuaikan dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan penduduk setempat cocok bersama dengan ketentuan perundang-undangan.
  • Menurut Profesor Oppenhein (dalam Mohammad Jimmi Ibrahim, 1991:50) bahwa daerah otonom adalah bagian organis dari negara itu sendiri, maka daerah otonom membawa kehidupan sendiri yang berwujud independent bersama dengan kata lain tetap terikat bersama dengan negara kesatuan. Daerah otonom ini merupakan penduduk hukum yakni berhak menyesuaikan dan mengurus rumah tangganya sendiri.
  • Sedangkan menurut Suparmoko (2002:61) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengaturdan mengurus kepentingan penduduk setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Sesuai bersama dengan penjelasan Undang-Undang No. 32 th. 2004, bahwa pertolongan kewenangan otonomi daerah dan kabupaten / kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia

Berikut ini beberapa ketentuan perundang-undangan yang pernah dibuat dan masih berlaku hingga saat ini di dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai tersebut :

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 mengenai Komite Nasional Daerah (KND).
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
  3. Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 mengenai Pemerintahan Daerah Indonesia Timur.
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah.
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
  10. Perpu Nomor 3 Tahun 2005 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.
  11. Undang-Undang Nomor Dua Belas Tahun 2008 tentang Perubahan Ke-dua atas Undang-Undang pada Nomor 32 Tahun 2004 yaitu tentang Pemerintahan Daerah.
  12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah.
  13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah.

Baca Juga : Pengertian Demokrasi Pancasila

Kewenangan Otonomi Daerah

Kewenangan otonomi daerah sangat luas penjabarannya. Hal ini mencakup keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan jikalau bidang politik luar negeri, mempertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal agama serta kewenangan-kewenangan dibidang lainnya ditetapkan bersama dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain keleluasaan termaksud diatas otonomi daerah mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat di dalam penyelenggaraan menjadi di dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Otonomi Daerah mesti meliputi beberapa sendi mutlak yang diantaranya adalah Otonomi Nyata, Otonomi yang bertanggung jawab, dan juga Harus Terdekonsentrasi

  • Otonomi Nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan dibutuhkan dan juga tumbuh hidup dan berkembang di daerah.
  • Otonomi yang bertanggung jawab adalah berwujud perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pertolongan hak dan kewenangan kepada daerah di dalam mencapai tujuanpemberian otonomi berwujud peningkatan dan kesejahteraan penduduk yang makin lama baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan dan juga pemeliharaan pertalian yang sehat pada pusat dan daerah dan juga antar daerah di dalam rangka menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU No. 32 th. 2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9 mengenai Pemerintah Daerah,ada 3 dasar proses pertalian pada pusat dan daerah yakni :Desentralisasi yakni penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menyesuaikan dan mengurus urusan pemerintah di dalam proses Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  • Terdekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada lembaga vertikal di lokasi tertentu, bersama dengan penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain bersama dengan kewajibannya wajib melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan nya terhadap yang menugaskan.

Daerah Otonom Dalam Undang-Undang No. 32 th. 2004 pasl 1 ayat 6 menyebutkan bahwa daerah otonomi selanjutnya disebut daerah, adapun ruang lingkupnya mencakup kesatuan penduduk yang membawa batas-batas lokasi yang berwenang menyesuaikan dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan penduduk setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi penduduk di dalam proses Negara kesatuan Republik Indonesia.

Dari uraian diatas semoga bisa tingkatkan pengetahuan dan wawasan kami di dalam bernegara dan juga bisa tingkatkan pengetahuan kami sebagai warga negara yang baik dan berwibawa.